Dipungut 2,5 Juta, CS DPRD Medan Seret Perusahaan ke RDP



ISN (Medan) -- Komisi B DPRD Medan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan PT Paruh Cakrawala Membentang (PCM), Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan, BPJS Ketenagakerjaan serta perwakilan petugas cleaning service (CS) DPRD Medan di ruang rapat Komisi B, Selasa (10/4) kemarin.

RDP ini digelar sebagai buntut masalah tidak diterimanya petugas CS DPRD Medan yang lama oleh pemenang tender, PT PCM.

Ketua Komisi B, Rajuddin Sagala mengungkapkan, pihaknya telah menerima aduan dari petugas CS bahwa PT PCM sebagai operator kebersihan dan keamanan di gedung dewan meminta uang sebesar Rp2,5 juta dalam proses rekrutmen dengan alasan untuk biaya pelatihan.

"Pekan lalu perwakilan CS mengadu kepada kami. Makanya kami buat langsung RDP," kata Rajuddin.

Besaran nominal tersebut dinilai sangat memberatkan CS. Uang tersebut dikatakan untuk biaya pelatihan.

Akibat dari kebijakan tersebut, sebagian besar CS di DPRD Medan tidak diterima. Bahkan, PCM sebagai pemenang tender telah menempatkan petugas baru di gedung dewan.

RDP sempat memanas karena adu mulut antara Anggota Komisi B Irsal Fikri dengan Direktur Utama PCM, Arifin Said Ritonga. Irsal menuding bahwa PCM telah berlaku semena-mena terhadap petugas CS yang lama dengan mengutip biaya tinggi serta memecat petugas secara sepihak.

Sementara Said membantah ada pengutipan senilai Rp 2,5 juta. Menurutnya, kutipan yang dikenakan untuk membiayai pelatihan tenaga kerja sesuai prosedur perusahaan.

"Sebagai perusahaan, kami bertanggung jawab untuk memastikan petugas bekerja profesional dan bisa mengoperasikan alat-alat kebersihan yang akan kami tempatkan," kata Said.

Lagian, kata dia, dalam kontrak kerja yang ada, tidak tertera bahwa karyawan yang dipekerjakan dikompetisikan atau tidak sehingga PCM merekrut petugas baru.

"Ada 15 petugas lama yang kami rekrut. Sisanya untuk memenuhi kuota 40 orang, kami ambil dari luar melalui panitia seleksi," katanya.

Setelah melalui perdebatan panjang, Komisi B kemudian merumuskan beberapa rekomendasi, yang meminta PCM merekrut kembali semua petugas CS dan sekuriti DPRD Medan yang telah lama bekerja di lembaga itu, tanpa terkecuali.

Dewan juga mengingatkan kepada PCM agar tak lagi memungut sepeser pun biaya pendaftaran dari pekerja. Selanjutnya, para pekerja diminta untuk mendaftarkan diri tanpa diwakili.

"Kami juga meminta PCM agar tak asal memecat. Kasihan petugas ini yang sudah lama dan nyaman bekerja di sini," tutup Rajuddin Sagala.

Sementara itu, Pihak PCM meminta rekomendasi tersebut disampaikan secara tertulis untuk kepentingan administrasi mereka. Menanggapi rekomendasi tersebut, sejumlah perwakilan petugas CS yang hadir tak kuasa menahan haru.

"Bagaimana pun tempat ini sebagai tempat kami mencari nafkah sejak lama," kata seorang perwakilan CS, Elysia Lubis.

Pihaknya berharap, ke depan, masalah seperti ini tak terjadi lagi. Mereka hanya ingin ada kepastian nasib untuk bekerja dengan tenang dan nyaman. Sebagai catatan, sebagian besar petugas CS di sana telah bekerja di atas 5 tahun, bahkan ada yang telah bekerja selama 25 tahun.

"Kami berharap bisa bekerja di sini selamanya," pungkas CS lainnya, Edy Irawan.

Saya Sudah Larang

Sekretaris DPRD Medan (Sekwan) Abdul Azis mengatakan pihaknya sudah melarang adanya pungutan terhadap cleaning service. Bahkan, ia sudah menyampaikan langsung pada pimpinan PT PCM selaku pemenang tender.

"Sudah saya larang. Tidak dibenarkan itu, saya sudah panggil manajemennya, saya larang itu pungutan," katanya.

Namun, dikatakan Abdul Azis, pihaknya tidak mengetahui, bahwa pihak PT PCM sudah menyurati cleaning service, agar mau tetap bertahan harus membayar uang pelatihan.

"Nah itu saya tidak tahu. Baru tahu sekarang saya ini. Tapi intinya, pungutan itu tidak kita benarkan. Saya sampaikan, apabila kalian melakukan (pungutan) itu 50 orang anggota dewan di sini, ditambah saya jadi 51 akan berhadapan dengan kalian," ungkapnya.

Ia pun mengaku tidak mengetahui, bahwa ada CS yang baru dan ada CS yang lama sama-sama datang untuk bekerja. "Itu tidak tahu saya, nanti saya cek," katanya.

Anggota Komisi B DPRD Medan Irsal Fikri mengatakan, adanya kebijakan sepihak oleh PT PCM merupakan penzaliman yang dilakukan terhadap cleaning service di kantor DPRD Kota Medan.

"Di mata kami, cleaning service ini tulang punggung, mereka sudah lama bekerja, dan mereka bagian dari saudara kami. Jadi, kami terpanggil untuk membela mereka. Kami terpanggil karena adanya pungutan Rp 2,5 juta kepada CS yang lama, yang katanya untuk pelatihan. Apakah untuk mengepel, menyapu harus pakai pelatihan? Emang mereka mau dikirim ke luar negeri? Kan tidak," katanya.

Dikatakan Irsal Fikri, apabila para cleaning service ingin melakukan gugatan hukum, maka ia dan Fraksi PPP akan siap mendampingi mereka.

Sumber: Tribun Medan

Share on Google Plus

About Info Seputar Nusantara

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 التعليقات:

Posting Komentar