Presiden Tak Harus Jokowi


ISN (Jakarta) -- Kalau ada pihak-pihak yang ingin mengganti presiden di tahun 2019, itu sah saja. Tahun depan memang waktu berakhirnya masa jabatan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Karena itu kita akan mengadakan pemilihan presiden lagi. Kita akan menentukan apakah akan memilih kembali Joko Widodo sebagai presiden, atau menggantinya dengan presiden baru.

Setiap orang boleh punya pilihan. Ia akan mewujudkannya di bilik pemungutan suara. Tidak ada siapapun yang bisa mengusik hak itu. Maka biarkanlah setiap orang menyatakan kesenangan atau ketidaksenangan masing-masing.

Kalau kita menginginkan presiden yang bisa membuat perubahan besar, menghapus korupsi, membangun tanpa utang luar negeri, membuat rakyat sejahtera, dan makmur dalam waktu 5 tahun, menjadikan segala sesuatu serba murah, Jokowi bukan pilihan yang tepat. Maka kalau itu yang Anda inginkan, jangan pilih Jokowi.

Mari kita lihat apa yang sudah dikerjakan Jokowi. Apa prestasinya? Jawaban yang segera muncul adalah: infrastruktur. Jokowi, melalui Kementerian PUPR menuntaskan sejumlah proyek yang sudah dimulai sebelumnya, seperti jalan Tol Cipali, Tol Becakayu, Jembatan Merah Putih Ambon, dan sebagainya. Ia juga membangun banyak jalan baru di Sumatera, Papua, dan sejumlah ruas tol di Jawa. Selama 3 tahun memerintah Jokowi membangun sekitar 2600 km jalan non tol. Itu akan bertambah cukup banyak di akhir masa jabatan nanti. Untuk jalan tol, di akhir masa jabatan tahun depan akan selesai sekitar 1800 km, di tahun 2015 baru ada sekitar 780 km.

Jokowi juga membangun tol laut. Ini istilah yang mungkin agak sulit dipahami oleh orang awam, termasuk Ustaz Abdul Somad. Ia mengira tol laut itu adalah jalan tol bawah laut. Bukan. Ini adalah pembuatan rute pelayaran baru untuk angkutan barang, khususnya ke wilayah-wilayah yang masih terisolasi di Indonesia Timur. Dengan jalur pelayaran ini, barang-barang kebutuhan bisa diangkut dengan biaya lebih murah, sehingga penduduk di sana dapat membelinya dengan harga yang wajar. Sekarang sudah dibangun 13 jalur tol laut, dan akan ditambah lagi 2 jalur.

Masih banyak yang harus disebut, seperti pembangunan bendungan dan sarana irigasi, bandara, sekolah, rumah sakit, dan sebagainya.

Tapi pembangunan tentu bukan hanya soal fisik saja. Yang sifatnya non fisik, bagaimana? Yang sangat terasa bagi saya adalah soal reformasi birokrasi, untuk menekan korupsi dan membangun efisiensi. Bagian ini nyaris tak tersentuh. Birokrasi kita tetap tidak efisien dan korup. Kalau kita bicara soal organisasi penegakan hukum, kita akan makin kecewa. Kepolisian dan kejaksaan tetap tak tersentuh. Penegakan hukum masih lemah, sesak dibelit korupsi. Tidak terlihat ada program perbaikan yang memadai.

Soal pendidikan, saya tak melihat ada hal khusus, selain program KIP. Bahkan gagasan "revolusi mental" justru tak tercermin dalam program pendidikan. Sepertinya tak ada menteri yang sanggup menerjemahkannya menjadi program kerja yang nyata. Dalam hal agama, praktik-praktik intoleransi makin banyak, dan juga tidak jelas bagaimana pemerintah akan mengatasinya.

Ringkasnya, Jokowi itu tak hebat benar. Ia presiden yang biasa saja. Jadi, kalau mau diganti, ya boleh saja. Pertanyaannya, siapa yang patut menggantinya?

Prabowo ada di urutan teratas dalam daftar calon pengganti Jokowi. Bagi sebagian orang, ia adalah sosok yang tepat untuk membangun Indonesia. Konon, di tangan Prabowo Indonesia akan tumbuh menjadi macan Asia. Nah, apa yang bisa dilakukan Prabowo? Apa prestasinya?

Apa yang pernah dilakukan Prabowo setelah ia diberhentikan dari dinas militer? Lebih khusus lagi, apa yang ia lakukan sebagai pemimpin oposisi selama 10 tahun? Banyak orang tidak paham soal ini. Ketika dituntut menjelaskan prestasi Prabowo, mereka mengelak dengan mengatakan bahwa Prabowo tidak bisa dibandingkan dengan Jokowi, karena dia bukan penguasa eksekutif yang memegang anggaran. Memang tidak, dan saya tidak menuntut perbandingan itu.

Saya garis bawahi lagi, Prabowo adalah pemimpin oposisi. Sudahkah ia menjalankan tugas oposisi dengan baik? Apa tugas oposisi? Seperti pihak yang berkuasa, oposisi punya kesempatan juga untuk menentukan arah kerja pemerintah. Mereka ikut terlibat dalam pembahasan APBN. Oposisi juga berperan merumuskan UU yang mengatur kerja pemerintah. Jadi, meski tidak melakukan eksekusi, oposisi bisa sangat berperan menentukan arah pembangunan.

Nah, silakan cek, apa peran oposisi yang dipimpin oleh Prabowo selama ini. Pernahkah mereka menekan pemerintah untuk mengubah APBN sehingga menjadi lebih baik? Pernahkah mereka membuat regulasi yang lebih baik? Adakah kebijakan pemerintah yang berhasil mereka gagalkan karena tidak berpihak pada rakyat? Maaf, saya tidak melihat itu. Yang terlihat adalah manuver bagi-bagi jabatan. Parlemen kita mandul, oposisi kita mandul.

Itulah masalah kita. Pusat pikiran kita ada pada presiden. Presiden dianggap bisa melakukan segalanya. Sebaliknya, yang bukan presiden dianggap tidak bisa berbuat apa-apa. Kita rajin mengritik presiden, tapi tak mengritik oposisi.

Prabowo bagi saya tidak pernah memainkan peran memadai sebagai oposisi. Ia hanya punya satu peran, yaitu ingin jadi presiden. Lalu, atas dasar apa kita hendak mengatakan bahwa Prabowo akan jadi presiden yang lebih baik dari Jokowi? Atas dasar klaim-klaim Prabowo. Juga atas dasar keluhan-keluhan ketidakpuasan terhadap Jokowi, yang sebagian darinya adalah ilusi.

Logikanya seperti ini. "Jokowi gagal, maka Prabowo akan jadi Presiden yang lebih baik." Tidak bersambung, bukan? Jokowi gagal, baiklah, sementara kita terima kesimpulan itu. Tapi apa yang membuat Anda yakin bahwa Prabowo lebih baik? Jawabannya tidak ada pada Jokowi, tapi harus dicari dari sosok Prabowo. Sebagai pemimpin oposisi Prabowo tidak menunjukkan kinerja yang baik. Lalu, atas dasar apa kita bisa berharap ia akan jadi presiden yang lebih baik? Lagi-lagi dasarnya adalah klaim Prabowo, ditambah sejumlah fantasi.

Bagaimana dengan calon lain? Gatot disebut-sebut sebagai calon kuat. Lagi-lagi kita perlu bertanya, apa prestasi Gatot? Apa yang dia lakukan sebagai Panglima TNI? Apa yang istimewa sehingga kita bisa mengatakan bahwa ia akan jadi presiden yang lebih baik? Pertanyaan yang sama bisa kita ajukan untuk siapapun yang akan mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai presiden.

Mengganti presiden itu boleh dan sah. Presiden berikutnya tidak harus Jokowi. Tapi, sebagaimana terhadap Jokowi, mereka juga harus diuji dengan pertanyaan-pertanyaan tentang kemampuan. Jangan sampai semangatnya adalah "pokoknya ganti presiden". Jangan sampai semangatnya "asal bukan Jokowi". Kalau asal bukan Jokowi, apakah Anda mau presidennya diganti dengan ember plastik? Saya sih tidak.

Oleh: Hasanudin Abdurakhman (Cendekiawan, penulis dan kini menjadi seorang profesional di perusahaan Jepang di Indonesia)
Share on Google Plus

About Info Seputar Nusantara

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 التعليقات:

Posting Komentar