Dinilai Menista Suku Simalungun, Warga Minta Walikota Siantar Diberhentikan


ISN (Simalungun) -- Puluhan warga dari 12 kecamatan di Kabupaten Simalungun menggeruduk Kantor DPRD Siantar di Jalan Haji Adam Malik, Senin (30/4/2018) kemarin.

Massa meminta DPRD Siantar agar segera menggelar rapat memberhentikan atau memakzulkan Walikota Pematangsiantar, Hefriansyah.

Massa aksi damai ini datang ke gedung dewan sembari membawa seperangkat alat musik gondang Simalungun yang menggunakan mini truk. Tak cuma itu, massa yang mengenakan pakaian adat Simalungun juga membawa poster dan spanduk dengan ragam ukuran yang berisi aspirasi dan tuntutan.

Beberapa tulisan di spanduk ukuran besar itu antara lain tertulis: 'Suku Simalungun Marah, Kami Bukan Barang Pusaka, DPRD Siantar Harus Memberhentikan Walikota Penista'.

Aksi unjukrasa itu sendiri mendapat pengawalan dari belasan aparat kepolisian dari Polres Siantar. Apalagi saat aksi di depan Gedung Harungguan, DPRD Siantar sedang menggelar rapat paripurna tentang Nota Jawaban Walikota terkait Laporan Pertanggungjawaban WalikotaTahun Anggaran 2017.

Di depan pintu masuk Gedung Harungguan, orator diiringi musik gondang Simalungun berulangkali menyampaikan aspirasi mereka, terutama tuduhan Walikota Siantar Hefriansyah yang melakukan penistaan terhadap suku Simalungun.

"Kami minta DPRD Siantar menggelar rapat paripurna untuk memberhentikan Walikota Siantar yang telah menista suku Simalungun," kata koordinator aksi, Jahenson Saragih, dilansir dari Metro 24 Jam Selasa (1/5/2018).

Tak lama setelah melakukan orasi, massa ditemui sejumlah anggota DPRD Siantar seperti Denny Siahaan dan Tongam Pangaribuan. Saat itu pengunjukrasa pun membacakan pernyataan sikap mereka. Di antaranya menyebut Walikota Siantar Hefriansyah telah menista suku Simalungun karena menyebut Siantar Kota Pusaka, membuat gambar hari jadi tak mengikutkan pakaian adat Simalungun, tak kunjung membangun tugu Raja Siantar, tak memberikan jabatan strategis bagi orang Simalungun di pemerintahan dan BUMD.

Selain itu, Walikota juga disebut sudah melanggar sumpah jabatan dengan menciptakan gejolak SARA di Kota Pematangsiantar.

"Untuk itu kami meminta DPRD Siantar untuk memberhentikan Walikota Siantar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku," tegas Jahenson.
Share on Google Plus

About Info Seputar Nusantara

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 التعليقات:

Posting Komentar