Kecam Bom di Surabaya, Pemred ISN Desak DPR Agar Segera Revisi UU Terorisme



ISN (Medan) -- Kabar duka kembali melanda Indonesia. Tiga gereja di Kota Surabaya, Jawa Timur, menjadi sasaran bom bunuh diri, Minggu (13/5) pagi. Akibatnya, belasan orang meninggal dunia dan puluhan lainnya luka-luka.

Pemboman itu terjadi di Gereja Santa Maria Tak Bercela di Jalan Ngagel Madya, Gereja Kristen Indonesia (GKI) Surabaya di Jalan Diponegoro dan Gereja Pentakosta di Jalan Arjuno.

Tragedi ini pun mendapat atensi dari sejumlah pihak. Presiden Joko Widodo bersama sejumlah menteri dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian langsung turun ke lokasi kejadian.
Jokowi sudah memerintahkan Kapolri untuk mengusut tuntas jaringan-jaringan pelaku dan memerintahkan untuk membongkar jaringan itu sampai ke akar-akarnya.

"Seluruh aparat tak akan membiarkan tindakan pengecut semacam ini dan mengajak semua anggota masyarakat untuk bersama-sama memerangi terorisme, memerangi radikalisme yang bertentangan dengan nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur kita sebagai bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebinekaan," tegas Jokowi.

Sementara Kapolri mengatakan bahwa pelaku merupakan satu keluarga yang terdiri dari suami, istri dan empat anaknya. Diketahui pelaku baru pulang dari Suriah dan terlibat dalam jaringan ISIS.

Menyikapi tragedi ini, Pimpinan Redaksi (Pemred) Info Seputar Nusantara, Indra Surya Nasution, mengecam keras tindakan terorisme yang tak berperikemanusiaan.

Menurutnya, tidak ada satu pun ajaran agama di Indonesia yang membolehkan orang membunuh orang lain, apalagi dengan cara yang sangat keji.

"Ini tindakan yang sangat keji. Tidak ada agama, apalagi Islam yang mengajarkan tindakan bar-bar seperti ini. Semoga kita semua tidak terprovokasi dan tetap menjadi kerukunan antar umat beragama," ujar Indra, Minggu (13/5/2018) malam.

Indra meminta kepada pemerintah agar bertindak cepat dalam memutus mata rantai jaringan terorisme di Indonesia. Selain itu, dia juga mendorong Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI agar segera merevisi Undang-Undang Terorisme.

"Kita lihat, para pelaku diketahui baru pulang dari Suriah dan terindikasi terlibat jaringan ISIS. Namun Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 membuat polisi tidak bisa menangkap mereka. Polisi baru bisa bertindak jika sudah ada aksi. Makanya kita mendorong agar revisi UU terorisme segera diselesaikan. Apalagi Kapolri menyatakan ada ratusan lagi orang yang juga baru pulang dari Suriah dan masih berkeliaran," tegas Indra.
Share on Google Plus

About Info Seputar Nusantara

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 التعليقات:

Posting Komentar