Salahi Perda, Massa Minta Bangunan Supermarket Ditindak


ISN (Asahan) -- Puluhan massa dari Pergerakan Mahasiswa Tangkap Komplotan Para Koruptor (Permata KPK) menggelar unjuk rasa di Kantor Dinas Perizinan Kabupaten Asahan dan Gedung DPRD Asahan, Senin (28/5/2018).

Unjuk rasa ini dilakukan terkait bangunan sebuah supermarket di Jalan Imam Bonjol Kisaran yang disinyalir melewati jarak garis sempadan bangunan sepanjang lima meter di atas permukaan parit. Selain itu, bangunan tersebut juga terindikasi melanggar Peraturan Daerah (Perda) No 14 tahun 2011.

Sholahuddin Marpaung selaku koordinator aksi meminta kepada Dinas Perizinan agar meninjau ulang bangunan supermarket yang melanggar Perda tersebut.

"Kita meminta kepada dinas untuk meninjau bangunan tersebut. Kalau bangunan itu melanggar Perda, perintahkan Satpol PP untuk membongkar bangunan supermarket itu," pinta Sholahuddin Marpaung.

Setelah berorasi sekitar 15 menit dan tidak mendapat jawaban dari Dinas Perizinan, massa Permata KPK kemudian melanjutkan aksinya ke Gedung DPRD Asahan.

Sholahuddin juga meminta kepada anggota DPRD Asahan agar memanggil dinas terkait untuk menanyakan izin jarak sempadan bangunan yang melanggar Perda.

"Seharusnya DPRD bisa mengawasi segala Perda yang sedang dijalankan oleh semua dinas, apa lagi mereka yang membuat Perda," ujarnya.

Sholahuddin Marpaung menuding ada oknum anggota DPRD yang menjadi humas atau membekap bangunan supermarket berlantai tiga yang melanggar Perda itu.

"Saat ini kita ketahui bahwa tahun 2016 pihak pengusaha dari supermarket tersebut sudah pernah membuat surat perjanjian dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan yang berbunyi, mereka siap membongkar bangunan itu kalau menyalahi aturan. Sudah dua tahun lamanya pihak supermarket membuat surat perjanjian, namun hingga sekarang pembongkaran itu belum dilakukan oleh Pemkab Asahan," sesalnya.

"Dengan dua tahun lamanya surat perjanjian itu, maka bisa dikatakan oknum anggota DPRD Asahan membekap bangunan tersebut. Dengan lamanya surat itu, artinya pengawasan dari DPRD Asahan sangat lemah sehingga sampai saat ini supermarket yang melanggar Perda tidak ditindak," tegasnya.

Setelah berorasi selama satu jam, akhirnya anggata DPRD Asahan fraksi Partai Demokrat, Budianto Lubis, menemui massa dan berjanji segera menyelesaikan permasalahan ini ke komisi terkait.

"Saat ini anggota DPRD yang berwenang menangani ini lagi reses," ujar Budianto Lubis.
Budianto juga mengakui bahwa bangunan supermarket tersebut sudah melanggar Perda.

"Maka beri kami waktu untuk memanggil dinas terkait dan pihak pengusaha. Di bulan Ramadan ini akan kita panggil pihak bersangkutan untuk menyelesaikan masalah ini," ujarnya.

Mendengar jawaban dari anggota DPRD Asahan tersebut, akhirnya massa Permata KPK membubarkan diri dengan tertib dan mendapat pengawalan dari pihak kepolisian dan Satpol PP.
Share on Google Plus

About Info Seputar Nusantara

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 التعليقات:

Posting Komentar