Pemuda dan Mahasiswa Jengah Dengan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang



ISN (Deli Serdang) -- Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Pemuda peduli Deli Serdang menggelar unjuk rasa di Kantor Bupati Deli Serdang, Jumat (20/7/2018). Aksi tersebut dilakukan karena surat audiensi yang mereka layangkan tidak mendapat tanggapan.

"Sejak awal bulan ini sejumlah pemuda dan mahasiswa melakukan konsolidasi bertepatan Dirgahayu Kabupaten Deli Serdang yang ke-72. Ada beberapa poin dilayangkan ke bupati untuk disampaikan melalui audiensi, namun mereka tak kooperatif, tak berbalas secara resmi. Kami akan terus berupaya untuk tetap datangi kantor bupati dan menginginkan bupati hadir di hadapan kami," kata Koordinator Aksi, Helly Adly, didampingi dan Koordinator Lapangan Tommy WM Sitorus, dalam rilisnya, Minggu (22/7).

Menurutnya, Aliansi Mahasiswa dan Pemuda peduli Deli Serdang merupakan wadah berhimpun pemuda dan mahasiswa asli Kabupaten Deli Serdang, baik yang sedang melaksanakan pendidikan dan pekerjaan di Kabupaten Deli Serdang maupun di luar Deli Serdang.

Helly mengatakan, setelah menggelar konsolidasi akbar pemuda serta mahasiswa se- Deli Serdang beberapa waktu lalu, pihaknya langsung mengirimkan surat permohonan audiensi kepada Bupati Deli Serdang dalam rangka silaturahmi serta memberikan pandangan maupun masukan dari hasil diskusi atau konsolidasi tersebut. Akan tetapi permohonan tersebut tidak diindahkan.

Lebih jauh Helly menjelaskan, aksi damai ini bertujuan untuk menyampaikan beberapa tuntutan seperti pemerataan pembangunan di Deli Serdang. Kemudian pembinaan kepada pemuda.

"Banyak pemuda Deli Serdang yang kreatif dan inovatif, namun tidak mendapatkan pembinaan sehingga tidak memiliki masa depan yang cerah. Banyaknya pengangguran serta tindak kriminalitas yang dilakukan pemuda karena minimnya pembinaan dari Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dan maraknya peredaran gelap narkoba," sambungnya.

"Kami mendesak Pemerintah Kabupaten Deli Serdang segera merombak Aparatur Sipil Negara karena dalam hal pengurusan administrasi kemasyarakatan sangat berbelit-belit, tidak efektif dan efisien. Kami meminta Ombudsman Republik Indonesia mencabut kembali prestasi Deli Serdang pada tahun 2015 lalu sebagai daerah dengan pelayanan publik terbaik karena jelas ini adalah sebuah ketidakbenaran," tegasnya.

Selain itu, massa juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar memeriksa dugaan tindak pidana korupsi di Deli Serdang, mengingat banyaknya proyek pembangunan yang menggunakan APBD disinyalir tidak terselesaikan serta bermasalah.
Share on Google Plus

About Info Seputar Nusantara

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 التعليقات:

Posting Komentar