Mencapai 80 Persen, Dispenda Asahan Tidak Rekomendasikan DBH Desa



ISN (Asahan) -- Dinas Pendapatan (Dispenda) Kabupaten Asahan tidak mau merekomendasikan Dana Bagi Hasil (BDH) Desa Sipaku Area, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan, dengan alasan Pajak Bumi Bangunan (PBB) Desa belum mencapai 100 persen.

Hal itu dialami oleh Kapala Desa (Kades) Sipaku Area, Guntur Marpaung, yang mana PBB-nya sudah mencapai 80 persen sesuai dengan Peraturan Bupati (Perbub) Nomor 16 tahun 2018 tetang penetapan besaran dan pedoman pelaksanan bagian dari hasil pajak dareah dan retribusi daerah kepada pemerinta desa.

"Didalam Perbub itu menyatakan kalau PBB Desa besarannya sudah mencapai 80 persen maka sudah bisa pihak Dispenda merekomendasikan DBH ke dinas Pemerintah Desan (PemDes) itu untuk dicairan melaui dinas Keunagan," ungkap Guntur Marpaung kepada Analisa, Selasa (11/12/2018).

Dirinya juga sudah pernah menanyakan hal ini namun jawaban Kadis Dispenda yang di dengarnya sangat arogan. "Belum bisa direkomendasikan karena belum seratus persen,"ujar Guntur Marpaung menirukan perkataan Kadis Dispenda.

Sementara didalam Perbub, lanjut Guntur, sudah jelas diatur besaran kalau PBB Desa mencapai 80 persen maka pihak Dispenda sudah bisa merekomendasikan. Namun jawaba yang diterimanya pada saat itu sangat kasar. "Itu peraturan bupati kau, bukan peraturan aku, dan aku tidak akan mau menandatangani berkas PBB Desa kau,"kata Guntur Marpaung menirukan bahasa Kadispenda Asahan yang sangat kasar itu.

Kalau DBH ini tidak direkomendasikan sama Dispenda, Guntur Marpaung berjanji akan memboikot PBB Desa tahun 2019 nanti. "Kalau ini hal ini tidak direkomendasikan Dispenda maka di tahun 2019 Desa Sipaku Area tidak akan membayar pajak,"ujarnya.

Sementara Kadis Dispenda Asahan Mahendra dikonfirmasi melalui Kabid Penagihan Alpan terikait DBH Desa Sipaku Area, dirinya mengatakan, untuk Desa Sipaku Area belum bisa kita rekomendasikan karena PBB nya belum terkumpul 100 persen dari target yang ditetukan. 

"Belum bisa kita rekomendasikan karena belum 100 persen," ungkap Alpan melalui seluler.

Disingung adanya Perbub nomor 16 tahun 2018 yang menyatakan bahwa PBB sudah mencapai 80 persen maka Dispenda seharusnya bisa mengelurkan rekemondasi untuk pencairan, dirinya mengatakan Perbub itu tidak ada kami pegang. 

"Itu Perbub mereka bukan Perbub kita. Kalau mau DBH itu dirkemondasikan maka PBB harus mencapai 100 persen."akhirnya. 
Share on Google Plus

About Info Seputar Nusantara

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 التعليقات:

Posting Komentar