Rebutan Jatah Ketua, Fraksi PKB DPRD Deli Serdang Pecah Kongsi



ISN (Deli Serdang) -- Sepuluh bulan menjelang berakhirnya masa bakti anggota DPRD Deli Serdang, terjadi kekisruhan di internal Fraksi Persatuan Keadilan Bangsa (F-PKB) di DPRD Deli Serdang Senin, (18/12/2018). 

Fraksi ini merupakan satu-satunya fraksi gabungan di Deli Serdang dimana didalamnya ada 3 kursi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), 3 kursi dari Partai Persatuan Pembangunan dan 1 kursi dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). 

Karena sudah pas empat kursi dan cukup untuk membentuk fraksi sendiri, PPP dan PKPI pun tarik diri dan keluar dari Fraksi PKB. 

Mereka membentuk fraksi baru bernama Fraksi Keadilan Persatuan Indonesia yang bisa disingkat dengan (FKPI).

Dampak dari keluarnya kedua partai itu, kini nasib tiga orang dewan yang sebelumnya ada di Fraksi PKB pun menjadi terkatung-katung. 

Ketiga dewannya itu yakni Said Hadi, Ikhwanul Ismar dan Rahmadsyah yang sebelumnya menjadi Ketua Fraksi PKB. 

Perubahan struktur organisasi fraksi ini pun sudah dibacakan dalam sidang paripurna dengan agenda pengambilan keputusan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) oleh Sekwan, Rahmat.

Adapun yang menjadi Ketua Fraksi Keadilan Persatuan Indonesia itu yakni Henry Rosmawati Sitanggang. Wakil Ketua, Iman Hidayat, Sekretarisnya Misnan Al Jawi dan Bendahara Umi Kalsum. 

Henry Rosmawati merupakan politisi PKPI sedangkan yang lainnya adalah politisi PPP.
Informasi yang dihimpun kekisruhan di internal Fraksi PKB bisa terjadi lantaran jatah Ketua Fraksi PKB periode satu tahun terakhir tidak juga diserahkan kepada Henry Rosmawati Sitanggang. 

Saat Sekwan membacakan perubahan struktur ini, Rahmadsyah sempat memberikan intrupsi. Ia merasa kalau perubahan dan pergantian Fraksi tidak dibenarkan dan melanggar Tata Tata Tertib (Tatib). 

Saat itu ia menyebut dasar dari apa yang ia ucapkan itu sudah tertuang dalam Bab VI Pasal 38 Ayat 9 Tatib tahun 2017.

Saat diwawancarai awak media, Rahmadsyah mengaku kalau mereka merasa dizolimi dengan keadaan seperti ini. Ia membenarkan kalau dulunya pernah membuat kesepakatan tertulis dengan masing-masing pihak dimana untuk periode satu tahun terakhir jatah Ketua Fraksi boleh dipegang oleh Henry Rosmawati Sitanggang. 

Namun ia menegaskan ditengah perjalanan Henry Rosmawati Sitanggang pun ada meminta untuk dilakukan perubahan terkait posisinya di Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda).

"Udah sepakat kita dulu dia (Henry) jadi Ketua Fraksi untuk yang satu tahun terakhir. Rupanya ditengah jalan dia minta agar dia tetap berada di Bapemperda. Jatah untuk Bapemperda padahal harus 2,5 tahun. Ya karena dia minta seperti itu OK tidak ada masalah asal jatah Ketua Fraksi tetap sama kita. Ya saat itu sudah terjadinya kesepakatan tapi akhirnya seperti ini makanya kita merasa kita dizolimi," kata Rahmadsyah. 
Share on Google Plus

About Info Seputar Nusantara

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 التعليقات:

Posting Komentar