Musrenbang, Mendagri Ungkap Ada Tiga Daerah di Sumut Minta Jadi Provinsi



ISN (Medan) -- Musyawarah Perencanaan pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019, dihadiri Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo di Hotel Tiara, Jalan Cut Mutia, Kota Medan, Selasa (22/1/2019).

Acara yang dimulai sejak pukul 09.00 WIB tampak dihadiri Wakil Gubernur Sumatera Utara, Musa Rajekshah, tampak duduk bersama dengan Tjahjo Kumolo.
 
Pada kegiatan ini, beberapa kepala daerah tampak hadir mengikuti acara, satu di antaranya Walikota Medan, Dzulmi Eldin.

Namun ada kejanggalan pada acara Musrenbang kali ini, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi tidak tampak atau enggan hadir pada acara penting kali ini.

Edy baru saja mundur dari kursi Ketua Umum PSSI dalam Kongres di Bali, Minggu (20/1/2019) kemarin.

Dalam keterangannya, Tjahjo Kumolo menyampaikan, perlunya meningkatkan keramahtamahan dalam berkomunikasi atau berinteraksi dengan orang lain. 

Perihal ini juga dianggap penting, apabila dalam kunjungan wisatawan lokal dan mancanegara bermanfaat untuk ditingkatkan.

"Keramahtamahan harus ditingkatkan. Kenapa Bali bisa sukses," kata Tjahjo Kumolo.

Kemudian dirinya memperjelas, bahwa apabila ada turis atau wisatawan datang pada daerah tersebut akan memiliki kenangan bila menemukan masyarakatnya ramah dalam hal sopan santun.

Lebih lanjutnya, Tjahjo Kumolo mengatakan, hingga saat ini ada sekitar 314 daerah meliputi Kabupaten/Kota ingin pemekaran atau berdiri sendiri sebagai Provinsi.

"314 daerah minta dipecah atau pemekaran. Banyak kabupaten/kota minta dipecah untuk diubah menjadi satu provinsi. Sumut aja minta untuk dipecah menjadi 3 provinsi," ucapnya.

Untuk Provinsi Sumatera Utara sendiri, Tjahjo Kumolo mengatakan, ada tiga daerah yang ingin pemekaran atau berdiri sendiri sebagai sebuah Provinsi.

Namun, pemerintah pusat masih menunda pemekaran dari beberapa daerah yang ada ingin berdiri sendiri sebagai sebuah provinsi. Faktor utama penundaan, sambung Mendagri, anggaran yang harus dipergunakan itu besar.

"Anggaran yang dikeluarkan untuk pemecahan mencapai 300 miliar. Ada Papua Barat itu menentukan kabupaten/kota itu sampai ribut. Sementara kita tunda dulu untuk pemekaran," ucapnya.

Bahkan dikarenakan ingin pemekaran, Tjahjo Kumolo mengucapkan, ada satu daerah di Papua sampai ribut dan harus gontok-gontokan.

Setelah menyampaikan pesannya kepada kepala daerah, Tjahjo Kumolo memukul sebuah gong sebanyak lima pukulan dengan didampingi langsung Musa Rajekshah.

Kemudian acara dilanjutkan dengan penukaran cinderamata yang dilakukan keduanya.
Padahal sebelumnya Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi sangat ketat soal kehadiran ini.

Bahkan saat penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (2019) kepada satuan kerja pemerintah provinsi Sumut dan daerah,  Jumat (14/12/2018), Edy tidak mau menyerahkan 15 DIPA pada pemkab karena kepala daerahnya tidak hadir. 

"Yang tak hadir langsung (bupati/wali kotanya, Red), tidak akan saya berikan (DIPA-nya)," kata Gubernur Edy Rahmayadi usai memberi arahan dan bimbingan dalam acara penyerahan DIPA 2019 kepada 33 kabupaten/kota, di Aula Raja Inal Siregar Kantor, Jalan Pangeran Diponegoro Medan, Jumat (14/12/2018).

Adapun ke-15 daerah yang tidak menerima DIPA itu disebut Gubsu, yakni Langkat, Sibolga, Tapteng, Dairi, Nisel, Nias Utara, Nias Barat, Madina, Pematangsiantar, Labusel, Humbahas, Taput, Tanjungbalai, Batubara, dan Kota Medan.

"Nanti jumpai saya langsung kalau mau diambil. Terserah kapan waktunya, saya tunggu. Semakin lama diambil, makin lama juga dia menjalankan anggaran," ujar Edy usai acara saat ditanya wartawan.

Sebelumnya saat memberi arahan, Gubernur Edy berpesan empat hal kepada seluruh pemda di Sumut dalam menjalankan roda pemerintahan pada tahun mendatang.
Pertama agar memastikan bahwa alokasi yang disiapkan dalam DIPA sudah bermanfaat untuk rakyat di daerahnya.

Kedua, kepala daerah dapat memastikan petugas di lapangan secara berjenjang dapat melakukan apa yang mesti dilakukan.

Ketiga, lakukan evaluasi secara riil agar seluruh program dan pelaksanaan anggaran tepat sasaran.

"Hindari praktek mark up dan korupsi, kalau sudah tidak berprilaku begitu maka tidak ada yang perlu ditakuti dalam bekerja," tegasnya.

Poin terakhir, sambung dia, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) dan stakeholder terkait juga ikut berpartisipasi mengawasi serta mengawal pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program kegiatan pemda.

"Supaya kita semua tidak salah jalan. Ingati dan kawal-lah kami. Wartawan pun harus ikut mengawasi. Beritahu kalau ada yang mencuri. Lakukan pengawasan melekat dan ketat disitu. Biar Sumut kita ini maju dan bermartabat. Makanya perlu kita ketemu semua hari ini," ujar mantan Pangdam I/BB dan Pangkostrad itu.

Share on Google Plus

About Info Seputar Nusantara

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 التعليقات:

Posting Komentar