Outsourcing dan PHK di RSUD Deli Serdang Dinilai Salahi Aturan


ISN (Deli Serdang) -- Pemutusan hubungan kerja sepihak karyawan honorer RSUD Deli Serdang dan pengalihan status kepada pihak ketiga (outsourcing) dinilai telah menyalahi aturan. Pasalnya, rumah sakit milik pemerintah itu ternyata belum diresmikan sebagai BLUD. 

Direktur RSUD Deli Serdang, dr Hanip Fahri ketika dikonfirmasi, Minggu (13/1/2019) mengatakan, dari 20 petugas keamanan yang sebelumnya bekerja di rumah sakit tersebut saa ini diciutkan menjadi 13 orang. Sedangkan petugas cleaning service dari 60 orang tahun lalu menjadi sekitar 40 orang. 

“RSUD sekarang sudah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Kalau ini tidak dilakukan, maka gaji mereka tidak cukup. Kan gak mungkin mereka bergaji Rp1.500.000 gitu. Ini saja kami memperjuangkannya ‘berdarah-darah’. Nah, di bawah outsourcing ini gaji mereka Rp1.800.000 yang training dan yang sudah tetap sesuai UMK lah, sekitar Rp2,3 juta gitu,” jelas Hanip. 

Ironisnya, pernyataan itu terdengar bertolak belakang dengan pengakuan beberapa pekerja. Untuk pekerja yang di PHK, mereka tidak menerima sepeser pun uang jasa atau pesangon dari pihak rumah sakit. Padahal, para mereka setidaknya sudah bekerja di atas lima tahun di rumah sakit pemerintah tersebut. 

“Gak ada pesangon bang. Ada yang sudah kerja puluhan tahun pun gak dapat apa-apa,” cetus seorang pekerja.

Sementara itu, bagi pekerja yang dipertahankan perusahaan outsourcing, status mereka dikembalikan sebagai pekerja training. 

“Kami balik training lagi lah. Padahal saya sudah kerja lebih dari 5 tahun di sana,” sebut seorang petugas keamanan.

Menurut pria itu, sebelumnya dia menerima gaji Rp2,5 juta sebelum status mereka dialihkan menjadi karyawan outsourcing. Namun, dengan keputusan tersebut, kini dia harus rela menerima Rp1,8 juta selama training, seperti yang dijanjikan Direktur RSUD Deli Serdang. 

Terpisah, Ketua KNPI Deli Serdang, Dhani Iskandar Aulia SSos, ikut menanggapi persoalan tenaga kerja di RSUD Delisedang itu. Dhani pesimis bahwa para pekerja tersebut mendapat kenaikan gaji. 

“Mana ada outsourcing yang tidak mengharapkan keuntungan. Dari mana bisa outsoucing bisa menaikkan gaji pekerja, sedangkan mereka juga mengharapkan keuntungan dari instansi/perusahaan swasta maupun negeri yang mengontrak mereka,” kata Dhani. 

Selain itu menurut dia, sebagai bagian dari instansi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, kebijakan Direktur RSUD harusnya sudah disetujui pada sidang paripurna DPRD. 

“Dari mana? Siapa yang mengesahkan adanya anggaran outsorsing di RSUD? Terus sejak kapan status RSUD jadi Badan Layanan Umum Daerah?” ketusnya. 

Mendengar adanya pemutusan hubungan kerja dan masuknya perusahaan outsorsing ke RSUD Deli Serdang, Dhani mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan tim untuk investigasi lapangan. 

“Sedih dan miris kita lihat kalau pekerja security dan cleaning service dipecat. Mereka warga setempat (tinggal di sekitar RSUD Deli Serdang). Sekarang mereka (yang diberhentikan) tidak berpenghasilan lagi, pengangguran bertambah lagi di Deli Serdang. Ini merupakan program yang keluar jalur dari visi misi Bapak Bupati,” pungkasnya. 

Sekedar informasi, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah di Indonesia yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. 

BLUD merupakan bagian dari perangkat pemerintah daerah, dengan status hukum tidak terpisah dari pemerintah daerah. Berbeda dengan SKPD pada umumnya, pola pengelolaan keuangan BLUD memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, seperti pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. 

Sebuah satuan kerja atau unit kerja dapat ditingkatkan statusnya sebagai BLUD. Contoh dari SKPD dengan status BLUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Unit kerja seperti puskesmas atau tempat rekreasi tidak tertutup kemungkinan ditingkatkan statusnya sebagai BLUD. 

Berdasarkan informasi yang dihimpun saat ini baru empat rumah sakit milik pemerintah daerah (Pemda) di Sumut yang sudah menjadi BLUD, yakni RSUD Pirngadi Medan, Rumah Sakit Haji Medan, RSUD Padang Sidempuan dan RSUD Tebing Tinggi. Pengalihan status RSUD Deli Serdang menjadi BLUD sendiri belum pernah diparipurnakan di DPRD Deli Serdang. 

Hal itu dibenarkan anggota DPRD Deli Serdang dari Fraksi Nasdem, H Nusantara Tarigan Silangit. “Setahu saya RSUD itu belum BLUD,” kata pria yang juga menjabat Ketua Komisi C DPRD Deli Serdang itu, ketika dikonfirmasi lewat selular, Senin (14/1/2019) malam.


Share on Google Plus

About Info Seputar Nusantara

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 التعليقات:

Posting Komentar