Tersandung Korupsi, Bupati Labuhanbatu Curhat Tentang Anak Sampai Cium Tangan Jaksa



ISN (Medan) -- Terdakwa kasus korupsi Bupati Nonaktif Labuhanbatu Pangonal Harahap menangis tersedu-sedu saat membacakan nota pembelaan (pledoi) di Cakra Utama, Pengadilan Tipikor Medan, Kamis (21/3/2019).

Di sidang sebelumnya, Pangonal dituntut 8 tahun penjara dengan denda 250 juta subsider 4 bulan kurungan. Serta dibebankan hukuman pengganti sebesar Rp 42,28 miliar dan 218.000 Dollar Singapura (SGD). Bahkan Pangonal juga dituntut pencabutan hak pilih selama 3 tahun 6 bulan.

Jaksa KPK menjerat Pangonal dengan Pasal 12 huruf a UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan revisi UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana
Pangonal yang mengenakan batik orange dengan rilis bunga ini awalnya dengan seksama mendengar nota pembelaan yang dibacakan oleh tim kuasa hukumnya yang terdiri dari 4 pengacara.

Di saat gilirannya membacakan pembelaannya pria 49 tahun ini mengungkapkan bahwa dirinya sewaktu bertarung memperebutkan kursi Bupati Labuhan Batu periode 2016-2021 mati-matian hingga berutang.

"Ini merupakan bentuk pengharapan saya kepada Majelis Hakim kiranya dapat mempertimbangakan beban hukuman. Sebelum menjadi bupati, saya tidak mengetahui bahwa penerimaan dari kontraktor adalah sebauah pelanggaran hukum. Saya sendiri adalah seorang kontraktor dimana hal pemberian kepada bupati adalah hal yang sudah bisa. Bahkan ketika bertarung untuk menjadi bupati, saya memang habis-habisan bahkan menjual aset dan hutang ke sana kemari dan akhirnya bisa menang," terangnya.

Ia baru menyadari setelah menjadi bupati bahwa menerima suap dari kontraktor adalah sebuah pelanggaran hukum.

"Setelah itu Saya belajar jangankan menerima untuk menjanjikan saja ternyata sudah melanggar hukum. Saya memang mengetahui bahwa regulasi memperbolehkan untuk memberikan keuntungan 15 persen untuk upah bagi kontraktor. Berhubung saya adalah pengusaha bangunan dan kontraktor bila ada proyek yang dikerjakan dengan benar maka bisa mendapatkan 30 persennya," terangnya.

Ia juga membeberkan track record selama menjabat 2 tahun sebagai bupati yaitu dengan membangun ULP Imigrasi untuk memudahkan pengurusan paspor para warga yang ingin umroh.

"Saya juga telah melakukan terobosan yang penting untuk Labuhan Batu yang sebelumnya belum pernah ada disini, yang pertama dengan dibukanya ULP Rantauprapat Kantor Imigrasi Kelas II Tanjungbalai. Jadi pengurusan pasport sudah bisa disana dan mempermudah imigrasi. Bahkan saya juga telah mengirimkan 20 keluarga setiap tahunnya untuk umroh setelah adanya ULP ini," terangnya.

Ia bahkan menuturkan latar belakang partainya yang merupakan partai pemerintahan memudahkannya untuk membangun listrik di desa.

"Saya juga telah memberikan pasar tradisonal kepada para masyarakat. Dulunya masih banyak desa tidak ada listrik dan saya upayakan supaya seluruhnya memiliki listrik. Saya mengusulkan pada pemerintah pusat berhubung partai saya ada di pemerintahan jadi tidak susah," tambahnya.

Lebih lanjut ia telah membangun rumah sakit hingga berlantai 4 di Labuhanbatu yang tak pernah ada sebelumnya.

"Saya juga sudah membangun rumah sakit yang sudah bertingkat 4, memberikan siswa sd dan smp baju, celana hingga sepatunya. Juga mengalirkan air dari gunung, untuk masayarkat dan Memberikan besasiswa kepada 5 orang siswa tiap tahun," tegasnya.

Pangonal tak dapat menahan tangis usai membaca nota pembelaan yang sudah berjalan 6 menit tersebut.

Ia menambahkan bahwa kondisi dirinya saat ini berdama pak bagi istri dan anak-anaknya, bahkan anak perempuannya tak ingin menggelar resepsi pernikahan sebelum Pangonal keluar dari penjara.

"Sebagai kepala keluarga, saya menyadari bahwa anak-anak saya butuh bimbingan, bahkan anak perempuan saya selalu menemani saya yang menandakan dia tidak mau menikah sebelum saya keluar dari penjara. Saya menyadari saya bersalah, kiranya majelis hakim meringankan hukman saya, demikian yang dapat saya sampaikan terimakasih," pungkasnya.

Bahkan, seusai sidang pemandangan tak biasa juga terjadi dimana Pangonal tampak mencium tangan Jaksa KPK, Mayhardi Indra Putra.

Indra tampak kebingungan atas perlakuan sangat sopan yang tak biasa ditunjukkan kepala daerah tersebut.

Lalu ia melanjutkan menyalami ketiga majelis hakim, dan lalu memeluk ketua kuasa hukumnya dengan penuh haru.

Tampak mata pangonal terus meneteskan air mata hingga kembali ke tempat duduk untuk memeluk istrinya.

Sementara Ketua Tim Kuasa Hukum Pangonal, Herman Kadir menyebutkan bahwa keberatan pihaknya adalah angka ganti rugi yang harus dibayarkan yang terbilang terlalu besar

"Pertama tuntutan ganti rugi, itu kurang lebih disebutkan jaksa dalam tuntutannya Rp 42 miliar tapi faktanya cuma Rp 38 miliar. Itu sudah ada buktinya, kalau yang tambahan sampai Rp 42 miliar itu tidak ada buktinya dan sudah terbantahkan di ruang persidangan," tegasnya.

Ia juga meminta kepada majelis hakim supaya kliennya tidak dikenakan pasal 12 huruf melainkan pasal 11.

"Yang kedua, kita minta dikenakan pasal 11 bukan pasal 12a karena pasal 11 itu hampir sama dengan pasal 5 ayat 2. Jadi kalau pemberi itu pasal 5a, penerima pasal 5b nya. Begitu juga pasal 5b itu dengan pasal 11 hampir sama jadi tuntutan maksimal nya kan 5 tahun, makanya kami minta divonis 4 tahun aja. kita akui klien kita memang salah, tapi ya kami minta 4 tahun saja. Karena Asiong kan 3 tahun, kita kalau 4 tahun ya wajarlah menerima," tuturnya.

Terakhir, Herman juga meminta tuntutan pencabutan hak untuk dipilih kliennya selama 3 tahun 6 cukup berat. "Kita juga minta janganlah sampai 3,5 tahun, kita minta 1 tahun setengah lah hak politiknya itu," pungkasnya.

Menanggapi pembelaan dari para kuasa hukum dan terdakwa, Jaksa KPK, Mayhardi Indra Putra menyebutkan tetap kekeh dengan apa yang menjadi dasar tuntutan di sidang sebelumnya.

"Kita tetap mengacu kepada UU Korupsi pasal 18 dan juga Peraturan MA no 5 tahun 2014 tentang pidana tambahan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi. Bahwasanya untuk uang pengganti tidak hanya sebatas yang disangkakan dengan pasal 2 dan pasal 3 saja. Tapi pasal-pasal lain yang diatur dalam bab 2 juga dapat dibeban kan uang pengganti," tegasnya.

"Berdasarkan fakta-fakta persidangan semua pemberian dari Asiong itu ditujukan kepada terdakwa sejumlah 42 miliar dan 218.000 Dollar Singapura," tambahnya.

Bahkan, ia juga menuturkan akan tetap menjerat terdakwa dengan pasal 12 huruf serta tuntutan hak untuk dipilih selama 3 tahun 6 bulan.

"Kita tetap ada tuntutan karena yang bersangkutan kan pejabat publik yang dipilih oleh rakyat yang seharusnya memberi contoh. Serta memberikan teladan untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum, diantaranya tindak pidana korupsi. Jadi dengan seperti itu kita minta hak politiknya dicabut dengan jangka waktu yang sudah kita sebutkan, bukan selamanya," tutupnya.

Usai persidangan, Majelis Hakim akan melanjutkan persidangan dengan agenda pembacaan putusan pada 4 April 2019 mendatang.
Share on Google Plus

About Info Seputar Nusantara

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 التعليقات:

Posting Komentar