Awal Kekecewaan Edy Rahmayadi sebagai Gubsu Hingga Berniat Mundur



ISN (Medan) -- Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, belakangan ini kerap melontarkan kekecewaannya pada warga Sumut.

Di antaranya saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2020 dan Peresmian Kantor PWI Sumut.

Dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2020, amarah Edy memuncak gara-gara sejumlah Bupati dan Walikota tidak hadir langsung, melainkan diwakilkan.

Bahkan karena tidak hadirnya para kepala daerah tersebut, Edy Rahmayadi sempat ingin meminta Musrenbang ini diulang.

"Kalau diwakili semua, dibubarkan saja Musrenbang ini, seperti ecek-ecek. Forkopimda diwakili, saya pun kalau diwakili, ajudan saja yang mewakili," sesalnya.

"Yang tidak diwakili masuk surga," ujar Edy Rahmayadi di atas panggung aula Hotel Santika Dyandra, Jalan Kapten Maulana Lubis, Kota Medan, Jumat (12/4/2019) lalu.

Dari sejumlah lembaga daerah atau peserta Musrenbang, hanya sebagian yang menghadiri kegiatan tahunan tersebut. Sedangkan lainnya hanya diwakili.

Karena itu, Edy pun kecewa dan minta agar Musrenbang tersebut dibubarkan. Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, masing-masing menterinya tidak hadir. Diwakilkan oleh inspektur jenderal dan deputi.

Bupati dan walikota juga hanya sedikit yang hadir. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah juga demikian. Bahkan anggota DPRD Sumut hanya hitungan jari. Rektor selaku akademisi, tak seberapa.

Secara terang-terangan pernyataan tersebut disampaikannya di hadapan Inspektur Jenderal Kemendagri Tumpak Haposan Simanjuntak dan Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat, Subandi, serta pejabat lainnya.

"Saya mohon maaf nanti dibilang sombong. Yang sombong itu siapa, yang tidak hadir kan," tegasnya.

Kata Edy Musrenbang sangat penting diselenggarakan. Karena dia membutuhkan protes atau kritik dari para akademisi yang mengkritik berdasarkan referensi. Begitu pula kritik dari ulama.

Dia menegaskan, tujuannya menjadi pemimpin di Sumut adalah untuk membangun.

"Tidak ada gunanya capek setiap hari kalau bukan untuk membangun Sumut," ujarnya.
Sejumlah keinginan disampaikan Edy tentang bagaimana seharusnya kemajuan Sumut dimasa depan.

Misalnya dalam hal pendidikan. Karena membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas. Maka dibutuhkan guru-guru yang berkualitas. Itu sebabnya dia melipatgandakan gaji guru honor dari Rp 40.000 per jam menjadi Rp 90.000. Di masa mendatang direncanakan gaji itu akan dinaikkan lagi. 

Sementara di bidang kesehatan, Edy menginginkan provinsi ini bebas dari stunting. Namun entah kenapa jumlah dokter masih kurang. Padahal dari USU banyak dokter yang dihasilkan.

Oleh karenanya dia mengungkapkan kekesalannya atas ketidakhadiran Rektor USU Runtung Sitepu di Musrenbang tersebut.

"Terserah kalianlah, ampun aku. Ulangi lagilah Musrenbang ini biar hadir semua," ucap Edy.

Terlihat hadir anggota DPD RI Badikenita Sitepu dan Parlindungan Purba, serta anggota DPR RI, Hinca Panjaitan.


Selanjutnya Edy Rahmayadi didampingi Wagub Sumut, Musa Rajekshah membuka acara Musrenbang.

Lontaran Kekecewaan Berlanjut

Saat memberikan sambutan pada kegiatan Peresmian Kantor PWI Sumut yang dirangkai dengan kegiatan Jalan Sehat, pada Minggu (28/4/2019), lontaran kekecewaan Edy kembali muncul.

Bahkan karena kecewanya, Edy Rahmayadi sempat mengatakan niatnya akan mundur empat bulan ke depan jika masyarakat Sumatera Utara tidak mau dipimpin olehnya.

Ditanggapi DPRD Sumut

Anggota DPRD Sumut angkat bicara terkait dengan pernyataan Gubernur Edy Rahmayadi yang berniat untuk mundur dari jabatannya jika masyarakat Sumut tidak ingin dipimpin lagi olehnya.

Ketua Komisi A DPRD Sumut Muhri Fauzi Hafiz mengatakan, pernyataan Edy Rahmyadi tersebut yang dianggap masih belum menunjukkan sebagai pemimpin sejati.

"Sebaiknya Gubernur Edy Rahmayadi bisa memilih kata yang bermartabat untuk membangkitkan semangat rakyat yang saat ini sedang dipimpinnya," kata Muhri Fauzi Hafiz, Minggu (28/4/2019).

Muhri menilai pernyataan itu tidak tepat, mengingat hal ini dinilai justru akan membuat masyarakat seolah 'melawan' terhadap Edy yang kini berstatus sebagai pemimpin.

"Ukuran rakyat tidak mau dipimpin bagaimana? Jangan dikesankan seakan-akan hari ini rakyat yang ‘melawan'. Seharusnya kepemimpinan yang sudah diberikan rakyat melalui Pilkada lalu dibuktikan dengan karya yang benar-benar bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Sumatera Utara sesuai kewenangan yang diatur oleh UU," sambung Muhri.

Muhri menyebutkan sebagai seorang pemimpin, Edy Rahmayadi harusnya menunjukkan bahwa dirinya merupakan pemimpin yang benar-benar mampu menyentuh hati rakyat Sumatera Utara. Sehingga kebijakan-kebijakannya benar-benar mendapat dukungan penuh. Ujaran-ujaran yang seperti ini justru menurutnya akan kontradiktif dengan hal tersebut.

"Kalau terus menerus mengeluarkan ujaran yang tidak bernilai bisa menjadi provokasi," sebutnya.

Muhri berharap ke depannya Edy Rahmayadi lebih bijak dalam menyampaikan pandangan terkait kondisi yang ada di Sumatera Utara.

Apalagi ia merupakan sosok pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat Sumatera Utara dengan harapan dapat mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat sesuai dengan visi-misinya saat maju sebagai calon gubernur pada Pilgubsu 2018 lalu.
Share on Google Plus

About Info Seputar Nusantara

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 التعليقات:

Posting Komentar