Belum Satupun Anggota DPRD Tebing, Labura dan Gunung Sitoli Laporkan LHKPN




ISN (Sumut) -- Setelah menutup batas waktu pelaporan (Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara) LHKPN pada 31 Maret 2019 lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempublikasi tingkat kepatuhan penyelenggara negara baik lembaga eksekutif, Legislatif maupun Badan Usaha Milik Negara.

Dari data yang dirilis Senin (8/4/2019) sekira Pukul 12.00 WIB kemarin, KPK mencatat masih adanya ketidakpatuhan melaporkan perkembangan harta kekayaan sepanjang tahun 2018.

Dari data yang disebutkan KPK di laman http//elhkpn.kpk.go.id, lembaga Anti rasuah tersebut menerima 47 laporan LHKPN DPRD Medan dari jumlah 50 Anggota DPRD Medan saat ini.

Meski demikian tingkat kepatuhannya merupakan salahsatu yang tertinggi, dengan persentase mencapai 94,00 persen.

Dari laman tersebut, KPK mencatat ada tiga anggota legislatif tingkat II Kota Medan yang belum melaporkan LHKPN, ketiganya masing-masing berasal dari PAN (1 orang), Hanura (1 orang) dan PKS (1 orang).

Kendati demikian, LHKPN Anggota DPRD Medan masih kalah dibanding DPRD Pakpak Bharat, DPRD Humbang Hasundutan, DPRD Tanjungbalai, DPRD Sibolga, DPRD Gunungsitoli dan DPRD Tapanuli Selatan.

Keenam lembaga legislatif tingkat II tersebut berhasil meraih tingkat kepatuhan mencapai 100 persen.

Yang paling menyedihkan ialah tak satupun Anggota DPRD Tebingtinggi melaporkan harta kekayaannya kepada KPK. Tingkat kepatuhan DPRD Tebingtinggi 0 persen, diikuti DPRD Nias dan DPRD Labura yang sama-sama tak mematuhi KPK, alias 0 persen.

Share on Google Plus

About Info Seputar Nusantara

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 التعليقات:

Posting Komentar