Tiga Kota yang Jadi Opsi Ibukota Indonesia



ISN (Jakarta) -- Presiden Jokowi sudah memutuskan pemindahan ibukota Indonesia ke luar Pulau Jawa. Keputusan itu diambil dalam rapat terbatas di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/4/2019) kemarin.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan, Jokowi memilih opsi ketiga yang ditawarkan kepadanya.

"Dalam rapat tadi diputuskan, Presiden memilih alternatif ketiga, yaitu memindahkan ibukota ke luar Jawa. Ini barangkali salah satu putusan penting yang dilahirkan hari ini," kata Bambang.

Dari keputusan tersebut, santer tersiar analisis dan perkiraan bahwa ibukota negara akan dipindahkan ke Kalimantan.

Apa sebabnya?

Pada tahun lalu diketahui bahwa pemerintah telah mulai melakukan persiapan pemindahan ibukota dari Jakarta ke Kalimantan.

Hal itu terindikasi dari kegiatan pemetaan yang dilakukan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) di sejumlah wilayah di Kalimantan.

Mengutip Antara, Selasa (30/4/2019), Pejabat Sekda Kalteng Fahrizal Fitri mengatakan pemerintah pusat telah mempersiapkan tiga alternatif yang menjadi lokasi baru ibukota Indonesia.

Tiga kota yang menjadi alternatif lokasi ibukota yang baru yakni Palangkaraya dan sekitarnya di Provinsi Kalteng, Tanah Bumbu di Provinsi Kalimantan Selatan serta Panajam dan sekitarnya di Provinsi Kalimantan Timur.

"Untuk mengkaji memilih tiga lokasi yang jadi alternatif ini, pemerintah pusat melibatkan Bank Dunia. Alasan pelibatan Bank Dunia ini, karena pemerintah pusat menganggap lembaga itu independen dan objektif dalam mengambil keputusan," kata dia, Jumat (14/7/2018).

Sementara mengenai adanya getaran gempa di Kabupaten Katingan, Fahrizal meyakini tidak akan mempengaruhi rencana memindahkan ibukota Indonesia ke wilayah ini.

Sebab, getaran gempa tersebut tidak terlalu berbahaya dan sangat jarang terjadi.

"Saya lahir di Kalteng ini. Umur saya pun hampir 50 tahun, tapi baru kali ini mendengar ada getaran gempa. Getarannya pun sangat sebentar. Jadi, tidak akan mempengaruhi rencana pemindahan ibu kota negara Indonesia," demikian Fahrizal

Terkait dengan wacana pemindahan ibu kota ini, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil pernah mengatakan, daerah yang bisa menjadi ibu kota baru harus memenuhi berbagai persyaratan.

"Yang kami lihat pertama topografi. Tidak daerah banjir, bukan rawa-rawa, sampai dengan (ketersediaan) air, dan aspek kecocokan sebuah kota," ujar Sofyan di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (4/1/2018).

Menurutnya, daerah mana yang ditetapkan sebagai kandidat ibu kota baru, hal itu ada di tangan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

"Dilihat kan lokasi di mana yang cocok dari sisi pemilikan lahan dan mana yang cocok untuk sebuah kota. Tapi perjalanan lebih teknis itu dilakukan Menteri Bappenas," kata Sofyan. 

Sofyan menegaskan, tidak semua daerah yang di wilayah luar Jawa dapat menjadi ibu kota.

"Kami cari di luar Jawa, jadi enggak semua tanah cocok. Misalnya kalo hujan banjir, jangan lagi ibu kota baru seperti itu," tandasnya.

Adapun tiga opsi yang ditawarkan kepada Jokowi dalam ratas diketahui sangat rasional.
Pertama, ibukota tetap di Jakarta tetapi daerah seputaran Istana dan Monas dibuat khusus untuk kantor-kantor pemerintahan, kementerian, dan lembaga.

Sehingga seluruh kawasan pemerintahan berada di satu tempat dan itu menciptakan efisiensi di dalam tugas koordinasi pemerintah.

Kedua, pusat pemerintahan pindah ke luar Jakarta tetapi masih dalam radius sekitar 50-70 km dari Jakarta.

Alternatif ketiga adalah memindahkan ibukota ke luar pulau Jawa, khususnya mengarah kepada kawasan tmur Indonesia.

Menurut Bambang, keputusan Jokowi itu diambil dengan mempertimbangkan agar Indonesia tidak Jawa sentris.

Diharapkan nantinya pertumbuhan ekonomi bisa merata di setiap wilayah.

Kendati demikian, pemerintah belum memutuskan daerah mana yang akan dipilih menjadi Ibu Kota baru.

Presiden Jokowi sendiri yakin pemindahan Ibu Kota dari DKI Jakarta terwujud suatu hari nanti.

Dia menekankan persiapan yang matang demi mewujudkan hal itu.

"Memindahkan ibu kota negara membutuhkan persiapan yang matang. Sisi pilihan lokasi yang tepat, termasuk memperhatikan pada aspek geopolitik geostrategis, kesiapan infrastruktur pendukung dan pembiayaan," ujar Jokowi dalam ratas.

"Tapi saya meyakini Insya Allah kalau dari awal kita persiapkan dengan baik, maka gagasan besar ini akan bisa kita wujudkan," lanjut dia.

Jokowi mengatakan, pemindahan ibukota dari Jakarta sudah menjadi wacana lama. Bahkan, sejak pemerintahan pertama, Presiden Ir Soekarno. Namun, wacana itu timbul tenggelam karena tidak segera diputuskan dan tidak direncanakan secara matang dan sistematis.

Presiden menekankan, dalam hal pemindahan ibukota, jangan sekadar memikirkan jangka pendek.

Tapi, mesti memikirkan jangka panjang.

"Kita harus bicara kepentingan lebih besar, bagi bangsa negara, visioner, dalam jangka panjang sebagai negara besar menyongsong kompetisi global," ujar Jokowi.

Presiden pun kemudian mempersilakan Bambang Brodjonegoro untuk memaparkan kajiannya soal pemindahan ibu kota ini.
Share on Google Plus

About Info Seputar Nusantara

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 التعليقات:

Posting Komentar