Seorang ASN Digerebek Warga di Rumah Janda



ISN (Asahan) -- Pemerintah Kabupaten Asahan akan memberikan sanksi tegas kepada IN (50), Aparatur Sipil Negara (ASN) yang digerebek warga di kediaman janda berinisial WD (30) di Komplek Perumahan Griya Cendana, Lingkungan V, Kelurahan Sidodadi, Kisaran, Kamis (29/5/2019) malam. 

Kadis Kominfo Asahan Rahmad Hidayat melalui Kasubag Informasi, Arbin Tanjung, membenarkan bahwa IN merupakan ASN di Pemkab Asahan. Perbuatan IN dinilai sudah mencoreng nama baik ASN karena bertentangan dengan visi misi Pemkab Asahan, religius, sehat, cerdas dan mandiri. 

"Memang benar IN adalah ASN di Pemkab Asahan. Terkait perbuatannya tersebut Pemkab akan memberi sanksi terhadap IN karena sudah mencoreng nama baik korps aparatur negara," ujarnya, dilansir Sabtu (1/6/2019). 

Arbin menambahkan, IN segera dipanggil untuk didengar keterangannya. Terkait IN yang mengaku sudah menikah siri, tetap akan dimintai keterangannya sesuai PP 10 tahun 1983 Jo PP Nomor 45 tahun 1990 tentang disiplin kepegawaian. 

"Bagi ASN yang melanggar peraturan tentang disiplin kepegawaian akan diberi sanksi. Makanya nanti kita akan mendengar keterangan IN terkait perbuatannya," papar Arbin. 

Dalam hal tersebut, IN diduga telah melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yaitu:

1) Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melangsungkan perkawinan pertama, wajib memberitahukannya secara tertulis kepada pejabat melalui saluran hirarki dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah perkawinan itu dilangsungkan. 

2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) berlaku juga bagi PNS yang telah menjadi duda/janda yang melangsungkan perkawinan lagi 

3) PNS yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat 

4) PNS Pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin dahulu dari pejabat, 

5) PNS Wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat 

6) PNS dilarang hidup bersama dengan wanita yang bukan istrinya atau dengan pria yang bukan suaminya sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah 

7) PNS yang melanggar salah satu atau lebih kewajiban/ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (2), pasal 3 ayat (1), Pasal 4 Ayat (1), Pasal 14, tidak melaporkan perceraiannya dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung mulai terjadinya perceraian, dan tidak melaporkan perkawinannya yang kedua/ketiga/keempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun terhitung sejak perkawinan tersebut dilangsungkan, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat.

Share on Google Plus

About Info Seputar Nusantara

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 التعليقات:

Posting Komentar