Belum S1, Bupati Simalungun Haruskan Guru Kuliah di Kampus Miliknya



ISN (Simalungun) -- Bupati Simalungun JR Saragih mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Nomor 188.45/5929/25.3/2019 Tentang Pemberhentian Sementara Dalam Jabatan Fungsional Guru Yang Belum Memiliki Ijazah S1 di Lingkungan Pemkab Simalungun.

Dalam surat itu JR Saragih memberhentikan sementara 992 guru yang masih memiliki gelar DII dan SPG (Sekolah Pendidikan Guru). Selain memberhentikan sementara, dalam surat itu juga memberhentikan tunjangan jabatan fungsional dan membatalkan seluruh SK Jabatan Fungsional.

Surat yang ditandatangani JR Saragih tanggal 26 Juni 2019, Pemkab Simalungun memberikan batas meraih gelar November 2019.

Surat itu juga mencantumkan peraturan Tentang Guru, Undang-Undang ASN, dan berdasarkan hasil audit Tahun 2018.

Anehnya, SK yang dikeluarkan JR Saragih mengharuskan 992 PNS Guru untuk melanjutkan Sarjana S1 di Universitas Efarina (Unefa), Kecamatan Pematangraya, Kabupaten Simalungun.

Seperti diketahui, universitas itu milik JR Saragih. Kampus Efarina merupakan satu-satunya universitas di Kabupaten Simalungun.

Seorang guru yang juga Kepala SD Negeri mengungkapkan pada pertemuan minggu lalu, 992 guru dipertemukan di Kantor Pemkab Simalungun.

Pada pertemuan itu, Pemkab Simalungun turut menghadirkan pegawai dari Universitas Efarina. Sumber menyebutkan para guru diminta untuk melanjutkan kuliah di Efarina.

"Katanya (Pemkab Simalungun) harus kuliah di zonasi masing-masing. Gak boleh keluar dari situ," ujarnya saat ditemui di suatu tempat, Senin (1/6/2019).

Ia yang sudah menjadi guru sejak tahun 1985 pun mengatakan Pemkab Simalungun tidak mengakui kelulusan dari kampus lain.

Ia yang merupakan alumnus S1 Universitas Pelita Bangsa juga diwajibkan untuk mengikuti kuliah lagi. Sumber yang telah berusia 57 tahun ini pun memilih untuk pensiun.

"Kami yang lulusan pelita bangsa, tidak diakui karena di luar zonasi. Sementara aku dah mau pensiun. Kalau kami gak S1 dijadikan struktural, gak fungsional. Ngapain pula saya kuliah lagi," katanya.

Ia juga mengungkapkan dalam pertemuan itu, pegawai dari Universitas Efarina menyampaikan untuk masuk pertama membayar Rp 5 juta. Lalu untuk kelulusan membayar Rp 15 juta.

"Kemarin itu ada sebagian yang mendaftar. Mendaftar pertama Rp 5 juta kalau wisuda 15 juta lagi," sambungnya.

Sementara Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Simalungun Gideon Purba mengakui tentang lanjutan kuliah bagi guru yang belum memiliki sarjana S1.

Gideon mengatakan SK itu dalam rangka tugas belajar. Sehingga, katanya, tugas belajar harus menaati peraturan.

Gideon mengatakan para guru dapat melanjutkan kuliah di zonasi Siantar-Simalungun.

"Kalau tugas belajar harus ada faktor jarak. Siantar-Simalungun. Karena zonasinya maksimum 40 kilometer tempat dia bekerja," katanya.

Saat disinggung tentang guru yang sudah meraih gelar S1 di luar Kabupaten Simalungun, Gideon menilai itu hanya izin belajar bukan tugas belajar.

"Ada izin belajar ada tugas belajar. Mungkin waktu itu dia izin belajar. Kalau izin belajar itu terserah. Tapi kalau tugas belajar itu baru harus mengikuti peraturan," tukasnya.

Sumber: Tribun Medan

Share on Google Plus

About Info Seputar Nusantara

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 التعليقات:

Posting Komentar