Hilangkan Budaya Nepotisme, Pilih SKPD Pemprovsu Sesuai Kualitas



ISN (Medan) -- Menjelang dibukanya lelang jabatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu), panitia diminta objektif dalam menentukan pejabat yang akan dipilih.

Kekacauan birokrasi di Sumut saat ini sudah mencapai titik klimaks. Banyak persoalan yang belum bisa dituntaskan oleh pemerintahan sebelumnya. 

Sebab itu di era kepemimpinan Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah diharapkan kondisi birokrasi Sumut bisa lebih baik dalam memberi pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan motto Eramas, Sumut Bermartabat.

Sekretaris Angkatan Muda Majelis Dakwah Islamiyah (AMMDI) Sumatera Utara, Hendri Adi, SH, mengimbau panitia seleksi lelang jabatan kepala dinas yang sedang berlangsung agar melakukan tahapan demi tahapan secara transparan dan bermartabat.

"Kami juga meminta agar pansel jangan mau diintervensi oleh pihak manapun. Karena kami tidak ingin nantinya hasil dari proses lelang jabatan di lingkungan Pemprovsu menghasilkan orang-orang yang tidak punya kemampuan dan kapasitas," kata Hendri di Medan, Senin (1/7/2019).

Lebih jauh Hendri juga meminta kepada Pansel agar orang-orang yang nantinya menduduki posisi sebagai kepala dinas di lingkungan Pemprovsu merupakan orang-orang yang mempunyai kualitas keilmuan yang sesuai dengan bidangnya masing-masing.

"Hilangkan budaya nepotisme. Mari sama-sama kita bangun Sumut kita ini dengan manusia-manusia yang berkualitas. Sumut tidak kekurangan SDM yang mumpuni untuk mengangkat harkat dan martabatnya sebagai provinsi besar," tegas Hendri.

Sebab selama ini banyak pejabat di lingkungan Pemprovsu yang menduduki jabatannya bukan karena kualitas, namun karena kedekatan secara personal dengan pimpinan.

Hendri menjelaskan, jika mengacu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal  68 (ayat) 1 dan 2 menyatakan PNS diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu  pada Instansi Pemerintah. 

Pengangkatan PNS dalam jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh  jabatan dengan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dimiliki oleh  pegawai. 

Untuk menjalankan tugas tersebut dibutuhkan Sumber Daya Aparatur yang  memiliki kemampuan melaksanakan tugas secara profesional dan bertanggung  jawab dalam menyelenggarakan tugas kedinasan disamping juga memerlukan  dukungan dari segenap pemangku jabatan, termasuk didalamnya kebijakan dari  Pejabat Pembina Kepegawaian.  

Penetapan jabatan fungsional umum yang  memiliki tugas fungsi yang jelas serta mengacu pada kompetensi personal oleh  pemerintah adalah kewajiban Pemerintah dalam rangka mewujudkan tugas umum  pemerintahan yang dalam pelaksaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

Share on Google Plus

About Info Seputar Nusantara

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 التعليقات:

Posting Komentar