Marak Pungli Selama Proses PPDB di Deli Serdang




ISN (Deli Serdang) -- Polemik mengenai Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) hingga kini belum menemui ujung. Selain faktor zonasi yang menjadi penentu kelulusan calon peserta didik, ternyata ada masalah lain yang terselip selama proses PPDB.

Pungutan liar (pungli) yang selama ini menjadi momok dalam sistem pemerintahan justru marak terjadi dalam PPDB di Kabupaten Deli Serdang.

Selama proses penerimaan siswa baru tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tahun Ajaran 2019/20, banyak sekolah yang melakukan pungli dengan dalih menjual formulir kepada pendaftar.

Sejak dimulainya PPDB tingkat SMP, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Deli Serdang melakukan investigasi langsung ke sejumlah sekolah di beberapa kecamatan se-Kabupaten Deli Serdang.

Hasilnya hampir 80% panitia PPDB SMP di Deli Serdang menjual formulir kepada pendaftar. Padahal jika merujuk aturan yang ada, tidak boleh sekolah melakukan pungutan apapun selama proses PPDB berlangsung.

"Kita ada bentuk tim kecil untuk melakukan investigasi langsung ke 8 kecamatan besar di Deli Serdang. Hasilnya sungguh memprihatinkan. Setiap pendaftar diminta membeli formulir seharga Rp 5000," kata Ketua HMI Cabang Deli Serdang, Eka Azwin Lubis, Jumat (26/7/2019).

Lebih jauh Eka menjelaskan, modus yang digunakan panitia terbilang klasik. Agar tidak dikenakan delik pungli, ada sekolah yang tidak mematok tarif formulir.

"Mereka tidak mematok harga formulir, namun responden kita menyebut bahwa mereka diminta membayar formulir seikhlas hati. Seperti Pak Ramli di Percut Sei Tua bilang: 'kami gak diminta uang, cuma panitianya bilang kasih aja seikhlas hati. Nanti tak awak kasih, tak lulus pula anak awak'," ungkap Eka.

HMI Cabang Deli Serdang mengaku prihatin atas hal ini sehingga akan menindaklanjuti hasil temuannya. Menurutnya dunia pendidikan merupakan faktor penting dalam menentukan arah suatu bangsa.

"Jangan heran jika kualitas sumber daya manusia kita seperti ini. Sebab di dunia pendidikan tingkat dasar saja sudah disusupi praktik-praktik korupsi," sebutnya.

"Kita meminta Bupati Deli Serdang agar mengevaluasi Kepala Dinas Pendidikan. Sudah jelas fakta yang ada beliau tidak mampu mengemban amanah sebagai kepala dinas pendidikan."

"Deli Serdang sebagai pintu gerbang Sumatera Utara jangan sampai memiliki kualitas pendidikan yang memalukan akibat ketidakmampuan stakeholder yang menaunginya," pungkas Eka.
Share on Google Plus

About Info Seputar Nusantara

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 التعليقات:

Posting Komentar