Protes Perusahaan Perusak Danau Toba, GMKI Rusak Pagar Kantor Gubsu



ISN (Medan) -- Massa dari Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Medan melakukan unjuk rasa di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Diponegoro, Medan, Jumat (26/7/2019). 

Mereka menuntut pemerintah segera mencabut izin perusahaan yang selama ini merusak dan mencemari Danau Toba.

Massa menilai langkah proteksi pemerintah terhadap Danau Toba semakin tertinggal dengan beroperasinya perusahaan yang mencemari dan merusak lingkungan di sekitar Danau Toba.

"Dengan kondisi macam ini masyarakat Sumatera Utara menjadi cemas. Sebab Danau Toba yang menjadi kebanggaan masyarakat mulai rusak karena beroperasinya sejumlah perusahaan yang bisa merusak lingkungan," kata Ketua GMKI Cabang Medan, Hendra Manurung.

Di hadapan massa, Hendra, membeberkan catatan terkait ada beberapa perusahaan yang beroperasi di sana dan berpotensi merusak Danau Toba, antara lain PT Inalum, PT Toba Pulp Lestari, PT Aquafarm, Keramba Jala Apung, PT Allegrindo dan PT Lae Renun.

"Beberapa kalangan, khususnya para pegiat lingkungan telah berulang kali menyampaikan tentang maraknya kerusakan lingkungan di wilayah Danau Toba. Namun sampai sekarang, perusahaan-perusahaan itu masih eksis dan terus mencemari air Danau Toba," tuturnya.

Karena itu, massa mendesak Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi, agar menyurati Pemerintah Pusat supaya mencabut izin usaha perusahaan-perusahaan tersebut.

Tidak itu saja, mereka juga mendesak Presiden Joko Widodo untuk meninjau ulang Perpres Nomor 49 tentang Pembentukan BPODT yang dinilai tidak menjalankan fungsinya dengan baik sehingga banyak terjadi konflik antar masyarakat di sekitar Danau Toba.

"Dan secara khusus, kami menyerukan agar perusahaan-perusaan tersebut angkat kaki dari Danau Toba," ungkapnya.

Karena tidak ditanggapi pihak Pemprov Sumatera Utara, beberapa mahasiswa mencoba memanjat dan mematahkan besi pagar Kantor Gubsu pada bagian atas.

Namun tidak lama kemudian, massa ditemui Kasubid Hubungan Antar Lembaga Pemrov Sumut, Salman dan Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Pemprov Sumut, Mariduk Sitorus.

"Kami tidak menampik di Danau Toba ada pencemaran lingkungan. Temuan kami di sana sudah kami laporkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup," ucap Mariduk.

Sekarang, lanjutnya, pemerintah daerah tak bisa serta merta menyalahkan perusahaan yang beroperasi di sana atas kerusakan lingkungan yang terjadi. Sebab, perusahaan-perusahaan tersebut memiliki kelengkapan admistrasi dan izin yang lengkap.

"Kita hanya terus melakukan pemantauan di sana. Dan tindak lanjut dari temuan di sana kami sampaikan ke gubernur," tambahnya.

Setelah massa mendapat jawaban dari pemerintah daerah, mereka pun membubarkan diri dengan tertib.
Share on Google Plus

About Info Seputar Nusantara

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 التعليقات:

Posting Komentar